DPR . UMMAT DAN ULAMA KINI SEDANG TERKOREKSI.

 UMMAT BUTUH PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN

    

 

UCAPAN SIAPA yang bisa dijadikan pegangan oleh ummat, setelah seorang Wakil Rakyat menantang berdebat dengan rakyat yang diwakilinya, hanya lantaran Kedudukannya sebagai Ketua Komisi di DPR yasng bertugas melakukan pendampingn tentang Perjalanan Hanji yang dua tahun berturut turut digagalkan keberangkatannya. Keggagalan tahun 2020 sepertinya masih bisa dipahami, tetapi pembatalan sepihak oleh Pemerinmtah tahun 2021 terasa sangat janggal karena Pemerintah seperti terburu buru dan tampa koordinasi dengan pihak Arab Saudi, dengan segala penjelasan yang semakin tak jelas, maka ummat menduga duga dari hal hal yang tak terucapkan sebagai analisa, lalau hal itu mendorong tak kurang dari seorang Ketua Komisi yang serta merta menilai masyarakat  menjadi liar karena memiliki narasi berbeda dengan narasi Pemerintah. Ketua Komisi di DPR seperti hendak pasang badan dan menantang rakyat berdebat, sepertinya Dia nelupakan bahwa beliau adalah Wakil Rakyat, sementara ini berancang ancang berseberangan dengan yang diwakilinya. 

 

Sementara Unsur Pemerintah sendiri yang masih mengalami pertentangan narasi antara satu dengan yang lain. Setidaknya Wakil Presiden sendiri yang mengatakan bahwa Pemerintah telah menggunakan dana haji untuk pembangunan jalan toll, pelabuhan, dan lain lain dalam jumlah banyak, lalu Pemerintah menitahkan berbagai kelompok untuk  membantah secara notmatif. Pada saat itulah banyak analisa yang tak terucapkan oleh Pemerintah atau bertentangan antara satu dengan yang lain, ini terjadi persis pada saat Pemerintah sedang mengalami kebangkrutan dahsyat, karena membutuhkan dana hutangan baru sekedar mwmbayar bunga hutang lama. Dengan kata lain ada permasalahan keuangan yang maha dahsyat yang dihadapi bangsa ini dan tentu saja masyarakat akan tergelitik unatk mengkaitkan antar satu dengan yang lain walaupun tak terucap oleh pihak Pemerintah, 

Deangan narasi yang digunakan oleh Ketua Komisi yang bersangkutan maka bisa dikatakn rakyat sedang terkoreksi, sementara pihak ulama sudah sangat lama terkoreksi, ulama umumnya sedang diamati dan diwaspadai. Setelah mengalami kesulitan untuk mengeluarkan besluit kelamaan, pihak Kemenag hanya baru mengumumkan sedikit nama ulama yang tersertifikat, jumlah yang terlampu sedikit  sedikit dibanding dengan banyaknya kelompok Pengajian yang tersebar hingga kepelosok pelosoh hutan dan pegunungan dipastikan ulama yang sudah tersertifikat ini tak akan mampu mengunjungi ummat, apalagi apatah lagi untuk khutbah jumat saja akan sulit menyiapkan dai karena khutbah jumat akan diselenggarakan dalam waktu  yang bersamaan. 

 

Lalu kapan saatnya ummat dan ulama tidak lagi terkoreksi, itu nanti ketika DPR sudah merasa benar benar sebagai wakil rakyat dan menempatkan diri yang sama dihadapan Pemerintah,  dan Pemeritah mampu melakukan dan menegakkan aturan secara adil dan bukan untuk kepentingan politik sesaat dan melainkan untuk kepentingan bersama sesuai Konstitusi dan kesepakatan kesepakatan bersama lainnya. Insya Allah pada saat itu maka koreksi bagi ummat dan masyarakat terhenti atau minimal akan terkurangi. Nanti pada saatnya Pemerintah dan DPR akan bekerja untuk ummat atau rakyat semesta yang telah memberiak mandat kepada mereka. Bukam ambil posisi berseberangan, dalam waktu yang bersamaan Ulama akan ditempatkan pada posisi yang memulyakan. Untuk itu memang kita membutuhkan waktu untuk belajar ebrsama, srmoga Allah melinsungi Bangsa yang besar ini. 

 

Wallohu a'lam bishowab.