PIDATO SEJUK DAN MENYATUKAN TIDAK TERJADI DI INDONESIA

By, Syafril Sjofyan, 

Pengamat Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B

 Saat hitung cepat 253 elektoral suara, sedangkan Trump tidak beranjak, tetap di 214 elektoral suara, setelah mulai jauh meninggalkan calon petahana yang diusung Partai Republik Donald Trump dalam Pilpres AS, calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden mulai berbicara bagaimana kelak kalau ia sudah duduk sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

Mari kita simak pidato Joe Biden seperti dikutip dari Washinton Post, Kamis (5/11) yang menyejukan buat rakyat AS, negara no. 1 di dunia. Joe Biden ; Saatnya Kita Bersatu, Saling Sapa, Menyembuhkan, Satu Sebagai Bangsa. Saya berjanji akan menjadi pemimpin bagi semua orang, tidak hanya orang-orang yang memilih saya. Kami berkampanye sebagai Demokrat, tapi saya akan memerintah sebagai Presiden Amerika. Kepresidenan itu sendiri bukanlah lembaga partisan. Ini adalah satu-satunya kantor di negara ini yang mewakili semua orang dan menuntut tugas untuk menjaga semua orang Amerika dan itulah yang akan saya lakukan.

Biden juga menyinggung tentang kecemasan warga AS soal perpecahan usai Pilpres AS. Menurutnya, meski ada pandangan berbeda dalam Pilpres, sebagai warga AS sejati tidak perlu memperlakukan orang yang berbeda pandangannya sebagai musuh. Kita bukan musuh. Apa yang menyatukan kita sebagai orang Amerika jauh lebih kuat daripada apa pun sehingga mereka dapat memisahkan kita.

Sudah waktunya bagi kita untuk melakukan apa yang selalu kita lakukan sebagai orang Amerika, untuk melupakan retorika keras kampanye, menurunkan suhu, bertemu lagi, saling mendengarkan, mendengar satu sama lain lagi dan menghormati. dan peduli satu sama lain. Bersatu, menyembuhkan, bersatu sebagai bangsa.

Rangkaian Pidato Biden penuh persatuan dengan rasa nasionalime sejati. Tidak terjadi di Indonesia. Memang benar Presiden Jokowi pernah menyatakan tidak ada lagi Cebong dan Kampret. Namun realitasnya Rezim Jokowi “memelihara” influencer dan buzzer yang merubah lawan yang tidak memilih/ mendukung Jokowi sebagai Kadrun. Istana “memanjakan” mereka yang mendukung Jokowi mengundang para pendukung ke Istana, berikut fasilitas. Terkesan Presiden Jokowi sebagai Presiden partai dan relawan, hal yang ditegaskan berulang-ulang oleh Megawati, bahwa Jokowi itu petugas partai.

Entah itu merupakan perintah atau pesan yang tidak tertulis, para pendukung Jokowi tetap sebagai kelompok terpisah namun sampai sekarang mereka tetap menyebar “kebencian” terhadap “lawan politik” atau kelompok yang tidak mendukung/ memilih Jokowi.

Menurut pengamatan penulis, sejak periode pertama Jokowi berkuasa, jargon intoleransi, radikalisme tidak pancasilais dilekatkan kepada sebagian masyarakat yang berbeda pandangan. Pihak Jokowi dan dan pendukung membuat jargon Aku Pancasila dengan konotasi lain yang bukan pendukung bukan Pancasila.

Sebagai bukti sampai sekarang sebagian Alumni ITB Pendukung Rezim Jokowi yang dulu kala merupakan kampus tempat melahirkan putra terbaik bangsa, berubah menjadi kampus yang menurunkan derajat intelektual sebagai akademis menjadi gerakan anti radikalisme sehingga menjatuhkan pemberian label radikalisme, intoleransi kepada salah satu tokoh Islam moderat seperti Prof. Din Syamsuddin karena mengkritisi pemerintahan Jokowi. Aparat hukum demikian enteng dan cepat memproses hukum para aktivis, tokoh dan ulama yang mengkritisi pemerintah dengan pasal karet, sebaliknnya para pendukung Jokowi bebas mencaci maki dan menghina dan menyebarkan ujaran kebencian.

Selama enam tahun Jokowi berkuasa. Beberapa Tokoh Bangsa, Tokoh Agama bahkan para Aktivis yang berbeda pandangan belum pernah dirangkul dan di bawa urun rembuk malah dibiarkan menjadi bulan-bulanan ejekan dan caci maki. Malah yang keterlaluan adalah Gubernur DKI pun dijadikan “serangan” oleh para menteri.

Permasalahan ketidak adilan perlakuan dan tersumbatnya saluran suara rakyat, karena partai kompetitor dimasa pilpres sudah digaet menjadi pendukung. Suara kritis mencari saluran sehingga terbentuknya KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) disambut gegap gempita oleh masyarakat, itupun dianggap “musuh” oleh rejim Jokowi dimana-mana deklarasi dihambat dan beberapa aktivisnya dijadikan “pesakitan”. Pertanyaannya apakah “kehancuran demokrasi” dilakukan oleh Jokowi dan orang-orang di sekitarnya?.

Benar bahwa Prabowo Subianto diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Hanya sekadar itu. Namun Prabowo pun “tidak berusaha” meyakinkan atasannya untuk terjadi islah dan persatuan seperti ungkapan pidato Biden yang menyejukan “Kepresidenan itu sendiri bukanlah lembaga partisan. Ini adalah satu-satunya kantor di negara ini yang mewakili semua orang dan menuntut tugas untuk menjaga semua orang dan itulah yang akan saya lakukan”. Pertanyaan berikutnya apakah Rezim Jokowi akan “memelihara perpecahan”, lalu sampai kapan?. Walahualam.

Bandung, 5 Nopember 2020